Mahakata.com – Pemerintah memastikan mobilitas penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menggunakan transportasi umum.
Untuk itu, Otorita IKN akan memenuhi alat transportasi di Nusantara dengan kendaraan listrik, mulai dari mobil listrik hingga motor listrik.
Silvia Halim, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, mengatakan pejabat pemerintah yang tinggal di IKN bahkan tidak memperoleh jatah mobil dinas.
“Pejabat pemerintah tidak akan punya mobil dinas resmi. Memang sebagai konsistensi dari kebijakan public transport sebagai moda utama untuk bermobilitas di IKN akhirnya sampai to the point kita, pemerintah di sana pun harus memberikan contoh,” kata Silvia, Jumat (23/2/2024).
Nantinya di IKN, APBN hanya menganggarkan mobil dinas untuk Presiden dan Menteri.
“Biasanya di pemerintah kan ada mobil dinas, tapi di IKN tidak akan ada mobil dinas, kecuali presiden dan menteri. (Pejabat) sisanya harus menggunakan transportasi publik,” jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengungkap kereta canggih otonomos di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam kajian pemerintah.
Adita mengatakan hal ini sudah keluar dalam diskusi yang dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Termasuk usulan nantinya ada trem di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
“Dari pak Menhub ada diskusi mengenai ART (Autonomous Railway Transport), seperti trem untuk inner-nya IKN, itu juga ada beberapa diskusi ke arah situ,” ungkapnya.
Meski begitu, Adita menegaskan kalau usulan itu masih dalam kajian. Hal ini mencakup juga kebutuhan dan teknologi yang akan digunakan kedepannya.
“Tapi sekali lagi ini masig harus dikaji. Tapi dilihat dari kebutuhan, radius, teknologinya, sepertinya ART jadi opsinya juga untuk di dalam IKN. Iya disitunya, itu yang masih dibahas,” tegasnya.
“Tetapi, untuk yg lain-lain kita masih liat dulu, yang paling tepat yang mana. Disesuaikan sama kondisi daerah,” pungkasnya. (*)