Mahakata.com – Otorita IKN menggandeng TNI dalam rangka kajian pertahanan dan keamanan terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.
Selain itu, Otorita IKN dan TNI juga membahas soal pembentukan satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Satuan TNI di wilayah IKN dibutuhkan agar daerah IKN aman dari berbagai ancaman, baik militer, non militer, maupun hibrida.
Otorita IKN dan TNI, memantapkan koordinasi strategi hankam terutama dalam rencana persiapan pemindahan ibu kota ke Nusantara.
“Strategi keamanan di IKN harus mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap deterrence effect ataupun bargaining position di kawasan regional maupun internasional,” kata Asrenum Panglima TNI, Laksda Hery Puranto menegaskan.
Achmad menjelaskan TNI tengah melakukan formulasi strategi hankam diperlukan pemahaman komprehensif dan penyelarasan cara pandang terkait IKN sebab IKN akan menjadi daerah pemerintahan khusus dikelola Otorita IKN, dimana kepalanya berkedudukan setara menteri.
“Membangun ibu kota baru tidak sama seperti proyek strategis nasional yang sudah ada. IKN berbeda dengan pemda. Oleh karena itu harus sangat strategis dan mendapat prioritas tinggi,” paparnya.
Dalam agenda itu juga dibahas mengenai ketersediaan hunian untuk ASN, TNI, dan Polri.
Dari hasil rekapitulasi rapat koordinasi persiapan pemindahan personel hankam pada 6 September 2023, diperkirakan terdapat 5.616 personel hankam akan pindah ke IKN.
Pemindahan tersebut memerlukan penahapan sesuai ketersediaan hunian.
Penghujung 2024 diproyeksikan akan siap tersedia 47 Menara Hunian (31 untuk ASN, 16 untuk hankam) dengan skema pendanaan APBN.
Lalu pada 2025, akan siap tersedia 119 Rumah Tapak dan 132 Menara Hunian dengan skema pendanaan KPBU.
“Perpindahan ibu kota sifatnya cenderung eksponensial. Pembangunan IKN akan terus berkembang diiringi meningkatnya jumlah penduduk kotanya, sehingga perlu satuan hunian dalam jumlah besar,” tegasnya.
Pembangunan lokasi hunian TNI juga akan dibangun strategis berdasarkan pola skema pendanaan gabungan APBN dan KPBU.
Achmad juga menyampaikan beberapa topik kepentingan lainnya mulai dari usulan lokasi Rumah Tapak untuk Panglima TNI dan kepala staf, konsep arsitektur hunian dan bangunan cerdas IKN, hingga persoalan terkait instansi mana yang akan memegang peranan kendali pusat hankam di IKN.
Jika konsepnya berhasil dirumuskan dan disepakati sebelum 12 Desember 2023, bisa diikutkan dalam agenda groundbreaking pada 13-14 Desember 2023. (*)