Mahakata.com – Dalam agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Timur, Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, meninjau kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Kamis (1/2/2024).
Pada kesempatan ini, Akmal Malik meninjau kondisi Pelabuhan Maloy dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di KEK MBTK.
“Saya minta laporan yang detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal Malik.
Beberapa kendala yang masih menjadi lemahnya pergerakan KEK MBTK antara lain persoalan kelembagaan, insfratruktur yang kurang memadai dan rendahnya minat investor.
Pasalnya, meski sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak 1 April 2019, total investasi yang masuk KEK MBTK hingga 2023, baru sekitar Rp100 miliar. Padahal investasi di kawasan ekonomi khusus lainnya sudah mencapai triliunan rupiah.
Akibatnya, pemerintah pusat mengancam akan mencabut kawasan ekonomi khusus untuk Maloy bila Kaltim tidak mampu memenuhi berbagai persyaratan. Batas akhir keputusan pemerintah pusat itu akan dilakukan pada Juni tahun ini.
Sebagai contoh, beberapa insfratruktur yang masih kerap dipertanyakan para calon investor adalah terkait instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) dan persampahan.
“Saya minta MBTK memberi laporan jelas dulu. Nanti saya akan ke Kementerian KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Akmal.
“Kita di-deadline sampai Juni. Kita akan dievaluasi. Kalau tidak KEK bisa bubar” ungkapnya.
Akmal berharap semua kekurangan persyaratan KEK MBTK bisa selesai dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Makanya kita harus selesaikan dalam waktu kurang dari lima bulan. Mudahan bukan karena hal nonteknis,” tegasnya.
Bukan hanya akan road show ke kementerian terkait, Akmal juga akan melakukan pendekatan langsung kepada Presiden Joko Widodo. (*)