Mahakata.com – Pansus DPRD Samarinda membahas LKPj Wali Kota Samarinda 2023, melakukan sidak lapangan sejumlah proyek fisik di Kota Tepian.
Pansus DPRD bersama Dinas PUPR Samarinda meninjau proyek pembangunan jalan terowongan, rehabilitasi GOR Segiri, dan pembangunan Teras Samarinda.
Tinjauan pertama, pansus LKPj mengunjungi pembangunan Terowongan/Tunel di sisi jalan Sultan Alimudin.
Diketahui, panjang terowongan dan portalnya 400 meter + 26 meter dengangradien memanjang 1,5 persen dan melintang 2 persen.
Sementara, dimensi galian 12,8 meter x 10,5 meter. Lajur terowongan memiliki 2 lajur dengan lebar 3,5 meter per jalur.
Abdul Rohim, Anggota Pansus LKPj Wali Kota Samarinda 2023, mengatakan pembangunan terowongan sudah sesuai dengan penyampaian dari Dinas PUPR Samarinda. Namun, progres yang terlihat di luar dari ekspektasi pihaknya.
“Pekerjaan ini dari dua sisi Jalan Alimudin 1 dan Jalan Kakap 1. Ternyata, penjelasan dari kontraktor yang selesai itu bukan untuk bisa dioperasionalkan, ternyata selesainya hanya baru menembus saja. Itupun dengan catatan kalau tidak ada kendala teknis,” kata Rohim.
Selanjutnya, Pansus akan melakukan crosschek ke Pemkot Samarinda terkait gambaran besar rencana selanjutnya untuk pembangunan terowongan itu.
“Karena yang terlihat sejauh ini hanya gambaran kecil saja,” jelasnya.
Selanjutnya, rombongan pansus mengunjungi proyek rehabilitasi Gor Segiri Samarinda.
Rehabilitasi Gor Segiri yang memakan dana APBD sebesar Rp88 miliar itu dinilai berjalan dengan lancar.
Namun, pihak pansus mengomentari adanya penurunan kapasitas, yaitu perbandingan kapasitas ruangan dengan kapasitas parkir yang tidak seimbang.
“Sejauh ini tidak ada masalah, karena yang kita kejar adalah target realisasinya. Tadi yang kami konfirmasi Insyaallah pembangunan akan tetap sesuai dengan jadwal,” uangkap Rohim.
Terakhir, rombongan mengunjungi pembangunan Teras Samarinda, yang menjadi kekhawatiran bersama adalah proyek tersebut diperkirakan akan kembali molor.
Hal itu dikerenakan masih menunggu bahan baku lighting dari Cina yang belum kunjung datang.
Namun yang paling dikritisi adalah mengenai pemberdayaan UMKM.
Dinas PUPR Samarinda mengatakan hanya menyiapkan empat kios berjualan untuk UMKM. Sementara yang diketahui proyek tersebut turut menggaungkan korelisasi dengan pemberdayaan perekonomian daerah.
“UMKM mana yang bisa diberdayakan kalau 4 kios saja. Kalau 40 mungin iya,” jelasnya.
Dari peninjauan atau sidak ini, masih banyak catatan-catatan yang nantinya akan di diskusikan kembali dalam internal Pansus untuk merespon LKPj Wali Kota Samarinda. (*)