Mahakata.com – Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, melakukan kunjungan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Dalam kunjungan itu, Akmal Malik meminta Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, membahas soal antrean panjang pengisian BBM di Kaltim.
“Kita sudah menjelaskan persoalan fenomena antrean panjang yang bertahun-tahun terjadi hampir di seluruh stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Kaltim, kata Akmal Malik.
Pj Gubernur Kaltim mengaku BPH Migas sudah menyampaikan data-data dan dirinya sudah melihat penjelasannya.
“Ternyata faktanya kuota bahan bakar minyak (BBM) kita itu lebih dari cukup dan sampai dengan hari ini, kuota kita baru terpakai 75 persen. Artinya ini bukan di kuota, tapi persoalan pada distribusi,” jelasnya.
Akmal Malik, memaparkan alasan distribusi yang timpang. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih memilih kebutuhan jenis BBM yang subsidi, sementara yang non subsidi habis.
“Kenapa ini bisa terjadi. Karena ada disparitas harga yang sangat tinggi. Karena lemahnya sistem pengawasan,” paparnya.
“Kita akan memperkuat pengawasan bahkan tadi saya juga menawarkan akan melibatkan KPK untuk supporting, sehingga nanti sistem pengawasan kita akan lebih efektif di lapangan, juga melibatkan Kemendagri,” lanjutnya.
Kembali Akmal menegaskan masalahnya adalah bukan persoalan kuota, tetapi soal pengawasan terhadap distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Inilah persoalan yang terjadi,” ungkapnya lagi.
Selanjutnya, Kemendagri bakal menggandeng KPK dan BPH Migas dan Pemprov Kaltim, segera membuat tim bersama untuk mengawasi distribusi BBM agar tidak salah sasaran.
“Ini pula yang nanti kita lakukan ke depannya,” tegasnya. (*)