Mahakata.com – DPRD Kaltim menggelar agenda paripurna istimewa memperingati HUT ke-67 Provinsi Kaltim.
Paripurna istimewa ini dipimpin oleh Hasanuddin Masud, Ketua DPRD Kaltim.
Hasan Masud menegaskan pihaknya memastikan mengawal pembangunan infrastruktur daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang bersumber dari APBD Kaltim.
“Beberapa infrastruktur dasar yang kami awasi adalah pemenuhan jaringan listrik, pendidikan, pembangunan fisik yang strategis, serta infrastruktur kesehatan,” kata Hasan Masud, Senin (8/1/2024).
Hasan Masud menyebut tahun 2024 ini merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Kaltim, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Dirinya menilai pendidikan di Kaltim masih memerlukan perhatian ekstra dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, terutama terkait dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Kaltim, seperti Universitas Mulawarman (Unmul) yang saat ini akreditasinya menjadi B.
“Harusnya kita sudah beranjak menjadi Unggul, ini yang kita sebut memerlukan perhatian lebih,” ujarnya.
Hasan Masud mengatakan pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim, yang menjadi tugas utama menghadapi keberadaan IKN di Kaltim.
“Belakangan ini kita sedang gencar meningkatkan SDM Kaltim, ini harus didukung juga dengan sarana yang berkaitan, agar masyarakat Kaltim dapat berkontribusi langsung setelah IKN beroperasi,” jelasnya.
Selain pendidikan, dirinya juga menyoroti masalah kesehatan di Kaltim, khususnya tingkat stunting yang masih terbilang cukup tinggi.
“Maka dari itu, ini juga menjadi tantangan kita bersama untuk menuntaskan stunting, jika dikorelasikan, ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pendidikan dan ketahanan pangan,” tegasnya.
Hasan Masus menambahkan ketahanan pangan di Kaltim menjadi tantangan serius bagi Pemprov Kaltim, yang memiliki cita-cita besar untuk mencapai kemandirian pangan dan mampu menopang seluruh kebutuhan masyarakat.
“Kita harus mendorong ketahanan pangan di Kaltim, baik melalui program-program yang ada maupun melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya petani dan nelayan,” pungkasnya. (*)