Mahakata.com – Rudy Masud, Gubernur Kaltim, mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak, tapi juga disokong oleh kontribusi perusahaan-perusahaan daerah (perusda).
“Mudah-mudahan pajak daerah hanya akan jadi bagian dari instrumen penerimaan asli daerah. Yang kita harapkan nanti adalah kontribusi signifikan dari perusda,” kata Rudy Masud.
“Perusda bukan justru menjadi beban pemerintah provinsi dengan penyertaan modal,” lanjutnya.
Perusda-perusda Kaltim antara lain Melati Bhakti Satya (MBS), Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Jamkrida, Bankaltimtara dan Perusda Kelistrikan.
Dari perusda-perusda Kaltim ini, Gubernur Rudy Masud mendorong memaksimalkan kontribusi yang jauh lebih besar bagi penerimaan asli daerah.
Khusus pajak, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Gubernur Rudy Mas’ud justru memberi keringanan yang luar biasa bagi para wajib pajak dengan memberikan pemutihan PKB berlaku 8 April hingga 8 Juni 2025.
“Melihat kemampuan kita, saya sangat bangga kalau kita tampil beda. Tidak mengandalkan pajak. Pajak itu option terakhir,” jelasnya.
Kaltim tidak dapat mengandalkan pajak-pajak dari sumber daya alam, seperti migas dan batu bara, karena pajak-pajak itu dominan ditarik pusat.
Dirinya menyoroti penerimaan dana bagi hasil dari sawit.
Pasalnya, dari luasan 3 juta hektare izin perkebunan sawit dan 1,5 juta hektare yang sudah beroperasi, dana bagi hasil yang mengucur ke Kaltim tidak lebih dari Rp18 miliar.
“Kita akan memaksimalkan perusda-perusda milik Pemprov Kaltim agar bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD,” tegasnya. (*)