Mahakata.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Senin (9/8/2023).
Agenda ini dimaksudkan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi potensi terjadinya hidrometeorologi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan melakukan langkah mitigasi pengurangan risiko bencana kekeringan dan Karhutla.
Isran Noor, Gubernur Kaltim, menyambut baik dan mengapresiasi rakor ini, dengan harapan memantapkan kesiapsiangaan dalam menghadapi dampak El Nino, dimana dampaknya sudah dirasakan oleh beberapa daerah di tanah air, termasuk Kaltim seperti kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.
“Diharpakan silarurahim dan kegiatan Rakor ini akan menghasilkan sebuah kesepakatan dan rumusan yang tepat, dalam rangka menghadapi suasana kita sekarang ini, seperti apa yang disampaikan oleh Presiden dan pemerintah pusat lainnya ini bahwa Indonesia termasuk Kalimantan Timur akan mengalami dampak dari El Nino,” katanya.
Dikatakan, beberapa kawasan di Indonesia, seperti Jawa dan beberapa di pulau Sulawesi juga Kalimantan sudah mengalami kekeringan, bahkan sudah ada yang kebakaran hutan dan lahan.
“Mudah-mudahan di Kalimantan Timur jangan terjadi, kalau titik api (hotspot) ada, tetapi kebakaran hutan belum ada, ini berkat kerjasama Pemerintah Provinsi Kaltim dengan pemerintah kabupaten sampai ke masyarakat paling bawah, termasuk TNI dan Polri, yang terus melakukan antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan,” tandasnya.
Ketua APPSI itu juga, berharap semua pihak, termasuk swasta juga para pengusaha tambang, walaupun tidak mengurus hutan tapi merusak hutan dengan menggali lahan, sehingga punya tanggung jawab.
Termasuk perusahaan sawit, ikut menjaga hutan disekitar lahan perkebunannya, agar tidak terjadi kebakaran hutan. Kalaupun terjadi kebakaran hutan, maka harus segera ditangani.
“Pemerintah provinsi sudah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama jajaran TNI, Polda, swasta, serta partisipasi dari masyarakat. Untuk itu semua pihak diminta tetap waspada agar tidak terjadi Karhutla di wilayah Kaltim,” ungkapnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agus Tianur melaporkan maksud Rakor ini sebagai tindaklanjut hasil rapat koordinasi tanggap darurat bersama terkait hidrometeorologi kekeringan dan karhutla pada 26 April lalu yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
“Adapun tujuannya untuk melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi terjadinya hidrometeorologi kekeringan dan Karhutla dengan melakukan langkah mitigasi pengurangan risiko bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Agus Tianur menambahkan, adapun langkah-langkah upaya mitigasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana, BPBD Kalimantan Timur bersama kabupaten/ kota dan mitra kebencanaan melakukan beberapa kegiatan yang mendukung dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Seperti pemantauan dan penyebarluasan data dan informasi perkembangan cuaca dan iklim, juga melakukan rapat koordinasi kesiapsiagaan terhadap anomali cuaca antar lintas sektor. (*)