Mahakata.com – Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, melakukan sidak sejumlah OPD usai libur pencoblosan Pemilu 2024.
Akmal Malik mengunjungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, Kamis (15/2/2024).
“Ini untuk memastikan pasca pencoblosan kemarin, hari ini tidak ada yang bolos. Itu satu. Kemudian juga memastikan teman-teman berkinerja, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi ini silaturahmi sekaigus memberikan motivasi kepada jajaran OPD,” kata Akmal Malik.
Dirinya menekankan pentingnya kunjungan ini agar dalam laporan penyerapan anggaran setiap bulannya atau per triwulan tidak ada lagi OPD yang rapornya merah.
“Jadi saya tidak mau lagi ketika ada evaluasi per triwulan itu banyak yang merah. Apa penyebabnya merah itu, karena capaian kinerja dan realisasi anggaran itu setiap bulan tidak tercapai. Kuncinya adalah bagaimana mereka komit. Contoh triwulan pertama, yaitu Januari-Februari-Maret, harusnya kan 20 persen itu, nah tidak tercapai rata-rata. Kalau 20 persen tidak tercapai itu maka akan lari ke triwulan kedua. Nah ini nanti akan membebani triwulan berikutnya,” jelasnya.
Selanjutnya, Akmal Malik akan
berkunjung ke OPD untuk memastikan bahwa setiap OPD memiliki komitmen dalam melaksanakan perencanaan sesuai dengan yang telah di buat.
“Nanti minimal triwulan pertama itu 90 persen, jadi kalau pun ada deviasi 10 persen itu akan lari ke triwulan kedua. Kalau di triwulan pertama realisasi baru 10 persen, kan nanti 90 persen yang lari ke triwulan kedua, nah itu yang membuat merah capaian realisasi anggaran. Untuk menghindari jangan sampai merah, kita review sekarang ke OPD dan kita minta OPD untuk komit,” tegasnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini mengakui memang ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, umumnya kendala administratif.
“Mungkin SK-nya belum ditandatangani. Mungkin aplikasinya, SIPD-nya kendala. Ini yang menjadi bahan evaluasi kita untuk membenahi kedepan. Tidak sepenuhnya kesalahan dari OPD, kadang juga kesalahan dari instrumennya, SIPD atau SK-nya belum selesai” pungkasnya. (*)