Mahakata.com – Pemprov Sumatera Barat belajar dari Pemprov Kaltim, soal keberhasilan menurunkan emisi karbon dan mendapat kompensasi sebesar Rp260 miliar dari Bank Dunia.
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, bersama rombongan, diterima oleh Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, Selasa (17/10/2023).
“Kaltim dapat ratusan miliar rupiah dari carbon trading atau perdagangan karbon. Saya berpikir harusnya Sumbar juga bisa ikut berkontribusi dalam mensuplai oksigen Indonesia dan dunia. Saya langsung koordinasi dengan Kadis Kehutanan, kita belajar aja ke Kalimantan Timur,” kata Audy.
Sumbar memiliki luas wilayah hanya sepertiga dari Kaltim. Kondisi geografisnya 55 persen adalah hutan, dan 85 persen nagari atau desa di Ranah Minang berada di kawasan hutan.
“Jadi kita ingin belajar gimana cara dapat duit dari carbon trading ini, mengingat lebih dari setengah daratan wilayah Sumbar adalah hutan. Kita ingin mempelajari bagaimana menyiapkan programnya, mulai dari penyiapan dokumen hingga implementasinya. Kita bisa copy jika berkenan kawan-kawan berbagi ilmu dengan kami,” jelasnya.
Sementara itu, Akmal Malik, mengatakan keberhasilan Kaltim dalam penurunan emisi karbon hingga mendapatkan kompensasi dari Bank Dunia tidak terlepas dari komitmen kuat pemimpin Kaltim.
“Ini adalah perjuangan gubernur sebelumnya Pak Awang Faroek yang kemudian dilanjutkan Pak Isran Noor. Tapi ini adalah proses panjang, tidak bisa instant. Prosesnya agak lama dan membutuhkan konsistensi. Dan ini kembali ke persoalan komitmen dari pemimpin daerah,” ungkapnya.
Hasil perjuangan tersebut, lanjut Akmal, Kalimantan Timur adalah provinsi pertama di Indonesia bahkan di lingkup Asia Fasifik yang dinilai berhasil melaksanakan program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF) sebagai upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang dengan skema pembayaran berbasis kinerja (Result Based Payment).
“Keberhasilan Kalimantan Timur hingga mendapatkan pembayaran dimuka sebesar 20,9 juta USD pada Bulan Desember tahun 2022 merupakan hasil dari proses yang panjang. Program penurunan emisi pasca FCPF akan terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan penerapan green economy dan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur,” tegasnya. (*)