Mahakata.com – Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, turut menyoroti soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Paser.
Menurut Samsun, OTT KPK di Paser, jadi peringatan bagi perangkat daerah hati-hati dalam pengelolaan anggaran.
“Pejabat pemerintahan mesti berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Samsun.
Samsun memaparkan segala antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah, sistem pemerintahan, dan sebagainya bertujuan mencegah praktik korupsi sudah seringkali disampaikan.
“Semua pranata dan perangkatnya, sistemnya, sudah ada. Semuga pihak tinggal mengikuti sistem yang sudah ada. Tujuannya, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, termasuk korupsi,” lanjutnya.
Samsun mengaku prihatin atas para pejabat yang seharusnya memahami aturan main penggunaan anggaran, berikut dampak hukum yang diterima jika melakukan penyelewengan.
“Padahal, kalau kita lihat, Kalimantan Timur itu kaya. Potensi sumber daya alamnya besar. Harusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
DPRD Kaltim, menegaskan mendukung penuh upaya KPK dalam memberantas korupsi, serta mengimbau kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi korupsi di lingkungan mereka.
“Mari kita bersama-sama menjaga Kalimantan Timur agar bersih dari korupsi,” pungkasnya. (*)