Mahakata.com – Sri Wahyuni, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, mendampingi Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ke Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kunjungan ke Kelurahan Sotek ini dalam rangka Penanganan, Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Penajam Paser Utara.
Sri Wahyuni mengatakan penanganan stunting di Kaltim hingga 2023 dari 23,9 persen menjadi 22,9 persen berdasarkan data SSGI.
Sementara hasil sistem elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) sebesar 18,5 persen.
“Sehingga ada terjadi deviasi atau perbedaan hasil pendataan antara SSGI dengan EPPGBM,” kata Sri Wahyuni.
Pemprov Kaltim telah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan keuangan dalam prioritas penanganan stunting kepada kabupaten dan kota.
“Bantuan keuangan dana subsidi desa sebesar Rp50 juta. Namun tahun depan menjadi Rp75 juta per desa,” jelasnya.
Selain itu, bantuan keuangan melalui bidang kesehatan terkait intervensi sensitif dan intervensi spesifik kepada kabupaten dan kota.
Melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah melakukan rembuk penanganan stunting dan terlihat inovasi kabupaten/kota, termasuk aktivasi posyandu (pos pelayanan terpadu).
“Posyandu tidak hanya tempat penimbangan balita, tetapi kegiatan anak-anak dan lansia,” tegasnya.
Catatan khusus bagi Penajam Paser Utara dan kabupaten lain dari Kutai Kartanegara yang berhasil menurunkan stunting dari 17,8 persen menjadi 9 persen.
“Ini berkat kebijakan Pemkabnya memberikan dukungan bagi kader pendamping berupa kendaraan operasional, sehingga mudah menjemput balita stunting” lanjutnya.
Sedangkan program penimbangan balita sudah mencapai 70 persen dan akhir Agustus akan dilaksanakan Gebyar Posyandu, serta Rakor Posyandu oleh DPMPD.
“Melalui kegiatan ini, data penimbangan balita Kaltim bisa 100 persen,” sebutnya.
Sementara itu, Muhadjir Effendy, Menko PMK mengungkap Penajam Paser Utara sebagai pintu gerbang IKN harus menyiapkan sumber daya manusia berkualitas dan kompeten yang wajib didukung Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Mulai dari ibu-ibu yang akan hamil, ibu-ibu hamil sampai para balita,” ungkapnya.
Termasuk lembaga-lembaga pendidikan selain dibangun sebaik-baiknya, juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai bagi siswa didiknya.
“Sehingga tercipta anak-anak PPU yang terampil dan bisa mengisi peluang serta kesempatan kerja di IKN,” pungkasnya. (*)