Mahakata.com – DPRD Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim.
“Silaturahmi ini penting karena periodeisasi kami hampir bersamaan, sehingga kami memang sudah mengagendakannya sejak lama,” kata Abdurrahman Amin, Ketua PWI Kaltim.
Dalam audiensi tersebut, Rahman memaparkan dua agenda utama yang ingin diperjuangkan oleh PWI Kaltim.
Agenda pertama adalah permohonan anggaran untuk publikasi yang berkaitan dengan kesejahteraan wartawan.
“PWI memiliki fungsi penting untuk memastikan anggotanya sejahtera dan memiliki kompetensi yang memadai. Salah satu mitra bisnis media kami adalah DPRD Kota Samarinda,” jelasnya.
Agenda kedua yang dibawa oleh PWI adalah usulan alokasi anggaran dalam APBD Samarinda untuk perlindungan ketenagakerjaan bagi wartawan, khususnya anggota PWI Kaltim yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.
PWI Kaltim menekankan pentingnya BPJS Kesehatan bagi wartawan guna sebagai bentuk perlindungan ketenagakerjaan.
“Kami berharap agar anggaran APBD dapat mencakup perlindungan pekerjaan bagi wartawan yang tergabung dalam PWI, terutama dalam hal kecelakaan kerja dan kebutuhan perlindungan lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Helmi Abdullah, Pimpinan Sementara DPRD Samarinda, menyambut baik audiensi bersama PWI Kaltim.
“Kami sangat senang dengan pertemuan ini dan berharap hubungan silaturahmi antara DPRD Samarinda dan PWI Kaltim dapat terus terjalin. Usulan dan masukan yang disampaikan akan kami tampung dan pertimbangkan dengan serius,” ungkapnya.
Helmi menambahkan, audiensi ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan kerja sama antara DPRD dan media.
“Kami menghargai semua masukan dan usulan yang luar biasa dari PWI. Ini adalah kesempatan baik untuk meningkatkan sinergi antara lembaga legislatif dan media,” sebutnya.
Dengan adanya audiensi tersebut, diharapkan akan ada kemajuan dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan wartawan serta peningkatan publikasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
PWI Kaltim berharap agar usulan mereka dapat diterima dan diimplementasikan dalam kebijakan APBD daerah. (*)