Mahakata.com – Pemprov dan DPRD Kaltim menyelesaikan kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
“Dalam ilmu perencanaan, ketika punya banyak masalah dan sumber daya terbatas, hanya ada satu, yaitu skala prioritas,” kata Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim.
Sejumlah proyek pembangunan prioritas disusun Pemprov Kaltim, untuk dieksekusi pada 2025 mendatang.
Akmal Malik meminta jajarannya di tingkat provinsi agar keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat lajunya pembangunan di kabupaten dan kota.
“Skala prioritas, dibuat case secara paralel agar Musrenbang berjalan efektif,” jelasnya.
Seperti dibuat kelompok kelas berat bagi kabupaten yang masih memiliki daerah pedalaman, terluar dan tertinggal dengan masalah infrastruktur berat.
“Itu seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, Berau, Kutai Timur,” tegasnya.
“Kalau kota, seperti Samarinda atau Balikpapan. Itu infrastrukturnya kuat,” sambungnya.
Akmal Malik menekankan OPD untuk melakukan skala prioritas terutama bagi daerah-daerah masuk kelompok kelas berat untuk penanganan infrastrukturnya.
“Tidak ada dikotomi antara kabupaten dan kota. Namun ada skala prioritas bagi kasus-kasus tertentu di daerah,” pungkasnya. (*)