Mahakata.com – Kantor Wakil Presiden RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dibangun oleh Kementerian PUPR.
Istana Wakil Presiden dibangun dengan konsep “Huma Betang Umai”. Dalam Bahasa Dayak, Huma Betang Umai berarti Rumah Panjang Ibu.
Penamaan ini dimaksudkan untuk mendekatkan kembali semangat Ibu Kota Nusantara dengan Ibu Pertiwi.
Wapres Ma’ruf Amin mengatakan pembangunan IKN merupakan cerminan visi besar untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, inklusif dan berorientasi masa depan. Istana Wapres dibangun dengan konsep keberlanjutan.
“IKN lanjut Wapres merupakan simbol merajut keberagaman dalam persatuan,” kata Ma’ruf Amin.
“Kita ingin memastikan setiap sudut nusantara mendapat perhatian yang setara dalam pembangunan nasional,” lanjutnya.
Diketahui, Kantor Wapres di IKN memiliki luas lahan 148.417 m² atau 14,8 hektare. Pembangunan ini merupakan proses pengerjaan tahap satu dari total luas bangunan 10.038,4 m².
Proyek ini akan dikerjakan selama 450 hari, atau mulai Mei 2024 lalu hingga Agustus 2025 mendatang.
Wapres Ma’ruf Amin, menekankan IKN merupakan langkah penting untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera dan berkeadilan.
Pembangunan IKN memiliki arti strategis karena menjadi sebuah kebanggaan karena dihasilkan dari karya anak bangsa dan menjadi aktivitas pusat kenegaraan dengan nilai-nilai kebangsaan, integritas dan pelayanan publik.
“Istana ini harus menjadi sumbu perubahan dan tempat lahirnya berbagai kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelasnya.
Dirinya menekankan pembangunan Kantor Wakil Presiden harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.
Hal ini meliputi meminimalkan kerusakan alam, menggunakan material berkelanjutan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendukung efisensi energi, harmonis dengan alam dan menjunjung nilai-nilai budaya lokal.
“Tidak boleh berkompromi dalam kualitas. Baik dari material, konstruksi maupun desain. Bangunan tidak hanya baik secara estetika, tapi juga kokoh dan memiliki standar keamanan yang tinggi dan tahan lama,” tegasnya.
Selanjutnya, seluruh proses pembangunan memerhatikan transparansi dan akuntabilitas.
“Pastikan bahwa proyek ini bebas dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan,” pungkasnya. (*)