Mahakata.com – Berdasarkan analisis data dari Impact Based Forecast (BMKG), Satgas Banjir (PUPR) dan Inarisk (BNPB), perlu diantisipasi potensi banjir dalam menghadapi Puncak Musim Penghujan Tahun 2023/2024 pada bulan Januari-Februari 2024.
Hal tersebut disampaikan Muriono, Operator Radio Komunikasi Emergency PB BPBD Provinsi Kaltim.
Adapun wilayah berstatus waspada banjir di Indonesia; Sulawesi Tengah (WASPADA), Sulawesi Selatan (WASPADA), Jawa Barat (WASPADA), Jawa Timur (WASPADA), Sulawesi Utara (WASPADA), Aceh (WASPADA), Lampung (WASPADA), Sumatera Selatan (WASPADA), Riau (WASPADA), Maluku Utara (WASPADA), Gorontalo (WASPADA), Kalimantan Tengah (WASPADA), Kalimantan Utara (WASPADA), Jawa Tengah (WASPADA).
Kemudian, Kalimantan Timur (WASPADA), Kalimantan Selatan (WASPADA), Kepulauan Riau (WASPADA), Sumatera Utara (WASPADA), Papua (WASPADA), Sulawesi Barat (WASPADA).
“Langkah-langkah antisipasi untuk Pemerintah Daerah, diantaranya; Memantau kondisi lapangan dan menyebarkan informasi peringatan, Koordinasi dengan stakeholder untuk menyiapkan tim siaga bencana dan sumber daya, Identifikasi tempat pengungsian sesuai protokol kesehatan,” kata Muriono.
Lanjutnya, Identifikasi kebutuhan logistik dan peralatan,pastikan alat peringatan dini berfungsi,pastikan ketersediaan rambu dan jalur evakuasi.
Ditambahkannya, juga memberikan imbauan bagi masyarakat, siagakan tim siaga bencana, koordinasi dengan aparatur desa dan siapkan evakuasi.
Simpan barang penting ke tempat aman, batasi aktivitas di luar rumah, hindari pohon besar, baliho dan saluran air/gorong-gorong di luar rumah, siapkan tas siaga (makanan, minuman, obat, uang, pakaian, dokumen berharga, dan lain-lain).
Dalam kesempatan tersebut, Muriono menekankan bahwa setiap update akan diimbaukan dan perlu disebarkan ke seluruh kabupaten/kota, OPD, stakeholder terkait, masyarakat skala mikro (desa, RT), nelayan dan lainnya.
“Dengan koordinasi BMKG, terimakasih atas perhatian seluruh pihak dalam menghadapi Puncak Musim Penghujan Tahun 2023/2024 pada bulan Januari-Februari 2024,” tegasnya.
“Diperlukan bantuan publikasi untuk mendukung edukasi kesiapsiagaan masyarakat Kaltim, terutama di kawasan rendah, bantaran sungai, dan pesisir pantai (pasang surut),” pungkasnya. (*)