Mahakata.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPJS Kesehatan Samarinda, dalam rangka koordinasi program kerja serta evaluasi pelayanan kesehatan.
Mohammad Novan Syahronny Pasie, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, mengatakan transparansi dalam pendaftaran program BPJS Kesehatan harus lebih jelas.
“Kami ingin memastikan bahwa proses pendaftaran BPJS ini terstandarisasi dengan baik,” kata Novan, sapaan akrabnya.
Novan memastikan Komisi IV DPRD Samarinda akan memperkuat pemantauan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas Kota Tepian.
“Kami akan memberikan perhatian khusus pada penyedia layanan kesehatan agar tidak ada perbedaan pelayanan di lapangan. Kami akan meninjau langsung ke beberapa puskesmas dan rumah sakit untuk memastikan hal ini,” jelasnya.
Pihaknya mengapresiasi transparansi yang ditunjukkan BPJS Kesehatan dalam paparan data dan penjelasan program kerjanya.
Dirinya berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Samarinda.
“Harapan kami, melalui kerja sama ini, pelayanan kesehatan di Samarinda semakin baik dan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat,” paparnya.
Sementara itu, Citra Jaya, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, melaporkan profil kepesertaan BPJS Kesehatan di Samarinda serta data terkait penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat.
Menurutnya hipertensi dan diabetes menjadi dua penyakit tertinggi yang diderita warga Samarinda.
“Hipertensi dan diabetes ini memang dua penyakit yang menjadi akar dari berbagai masalah kesehatan lain. Angka penderita di Samarinda cukup tinggi,” ungkapnya.
Dari segi biaya, BPJS Kesehatan Samarinda mencatat pengeluaran yang terus meningkat setiap tahun.
Untuk tahun 2024, biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan di Kota Samarinda mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“Angka ini merupakan rekor tertinggi sepanjang kami beroperasi, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun,” tegasnya. (*)