Mahakata.com – Pemprov Kaltim menggelar evaluasi realisasi APBD Kaltim, khususnya kinerja serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD), pada Selasa (21/11/2023) lalu.
Dalam evaluasi itu, data per 15 November 2023, ada 5 OPD mencapai 75 hingga 89,99 persen (hijau), 28 OPD mencapai 60-74,99 persen (kuning), dan 12 OPD dibawah 59 persen (merah).
Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim memperingatkan kepada 12 OPD yang serapan anggarannya dibawah 60 persen pada November 2023.
Progres serapan anggaran Pemprov Kaltim inipun disoroti DPRD Kaltim.
Rusman Yaqub, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menekankan pihaknya terus mengawasi kinerja OPD terkait serapan APBD yang terlaporkan belum maksimal.
Berdasarkan, informasi yang diterimanya, penyerapan anggaran sampai bulan November belum mencapai 80 persen.
Padahal, Pemprov Kaltim akan tutup buku pada Desember 2023, sehingga dikhawatirkan pekerjaan yang tidak terealisasikan akan menjadi anggaran sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
Rusman memaparkan, ada OPD yang terkendala administratif, sehingga membuat beberapa OPD masih belum menjalankan program kerjanya.
Rusman menegaskan laporan terkait OPD yang belum merealisasikan anggaran dengan maksimal, dikarenakan OPD kebingungan mengenai mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan.
“Jadi bukan tidak menjalankan, kami juga masih ada waktu sampai dengan 28 Desember 2023. Jadi masih ada ruang untuk membenahi dan ini memang sedang proses berjalan,” tegasnya. (*)