Mahakata.com – Rudy Masud, Gubernur Kaltim, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2024 ke DPRD Kaltim, lewat rapat paripurna.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy Masud melaporkan dalam pelaksanaan APBD Kaltim 2024, untuk pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan target sebesar Rp21,221 triliun dan terealisasi sebesar Rp22,083 triliun atau sebesar 104,06 persen.
“Untuk belanja daerah diformulasikan membiayai empat jenis belanja pembangunan daerah, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, dengan realisasi sebesar Rp20,463 triliun atau sebesar 92,19 persen dari target Rp22,198 triliun,” kata Rudy Masud.
Secara ringkas, Rudy Masud menyampaikan realisasi capaian kinerja pada empat tujuan dan 11 sasaran strategis pembangunan Provinsi Kaltim 2024.
Tujuan pertama adalah mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing dengan target kinerja sebesar 78,4 dan realisasi kinerja (78,79) atau capaian kinerja 100,50 persen.
“Ada empat sasaran kinerja yaitu meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya daya saing perempuan,” jelasnya.
Selanjutnya, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan tiga sasaran kinerja yaitu terwujudnya diversifikasi ekonomi, meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin dan meningkatnya kualitas layanan infrastruktur.
Realisasi capaian kinerja dari beberapa indikato, diantaranya laju pertumbuhan ekonomi (97,94 persen), tingkat kemiskinan (100 persen), dan indeks gini (98,42 persen).
Tujuan selanjutnya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan empat sasaran kinerja, yaitu terjaganya kualitas air, air laut, udara dan lahan, menurunnya emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan, serta meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan.
“Realisasi capaian kinerja dari dua indikator, yaitu indeks kualitas lingkungan hidup (100,76 persen) dan persentase penurunan emisi dari business as usual(124,28 persen),” paparnya.
Terakhir mewujudkan reformasi birokrasi dengan sasaran kinerja terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK.
“Realisasi capaian kinerja dari beberapa indikator, diantaranya indeks kepuasan masyarakat (99,55 persen), sistem merit (98,65 persen), indeks SPBE (126,33 persen), nilai akuntabilitas kinerja (100,31 persen) dan tingkat maturitas SPIP (100,99 persen),” tegasnya. (*)