Mahakata.com – Pemprov Kaltim menggandeng BPD Bankaltimtara meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah.
Peluncuran ini bagian dari upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, menyampaikan adanya KKPD, beberapa permasalahan seperti keterlambatan pencairan dana dapat diselesaikan melalui pendekatan digital.
“Dengan hadirnya KKPD, indeks digital di sektor formal dapat meningkat, memberikan kemudahan transaksi yang lebih efisien dan efektif,” kata Akmal Malik.
Bank yang ditunjuk harus menyiapkan infrastruktur digital yang baik karena layanan ini akan diminta 24 jam sehari.
“Dengan KKPD, pengguna tidak perlu lagi ke bendahara untuk mengambil uang, cukup dengan gesek kartu,” lanjutnya.
Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menuturkan kegiatan ini didasari oleh beberapa regulasi dan kebijakan yang memerlukan akselerasi dalam percepatan implementasi.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan demi manfaat masyarakat,” ungkapnya.
Muzakkir menjelaskan bahwa tata kelola keuangan daerah adalah proses yang bertujuan mengelola keuangan sesuai peraturan perundangan dengan efisiensi dan akuntabilitas.
“Kami mengajak kabupaten dan kota untuk bersama-sama merealisasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Tahapan menuju penggunaan KKPD sudah dilaksanakan, termasuk penetapan keputusan gubernur tentang batas uang ketersediaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Setelah peluncuran, akan dilakukan pertemuan dan refresh mengenai cara penggunaan teknis KKPD,” pungkasnya. (*)