Mahakata.com – Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, ini membahas persiapan dan kesiapan Pilkada Serentak 2024.
Akmal Malik mengatakan persiapan dan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak di 10 kabupaten/kota di Kaltim telah siap menyelenggarakan pilkada serentak, baik untuk pemilihan gubernur hingga bupati dan wali kota.
“Kami bersama Forkopimda sudah melakukan monitoring ke 10 kabupaten/kota termasuk daerah yang paling remote di Mahakam Ulu. Kami sudah mendeteksi potensi-potensi permasalahan dan kami sudah membicarakan dengan penyelenggara termasuk langkah apa yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap penyelenggara,” kata Akmal Malik.
“Kondisi logsitik saat ini sudah 100 persen tinggal menunggu untuk didistribusikan pada tanggal 24-25 November,” lanjutnya.
Dirinya menyebut karena kondisi alam yang ada di Kaltim, khususnya untuk dua daerah, yaitu Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang kondisi alamnya sangat ekstrem akan diberikan perhatian khusus.
Termasuk untuk lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah 3T (terdepan, terluar dan terpencil), yang berdasarkan pemetaan dari KPU Kaltim terdapat di Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkaliat di Kecamatan Sandaran, Kutai Timur, kemudian di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, serta kawasan Gerunggung, Tanjung Soke, Deraya dan Lemper di Kutai Barat.
“Dukungan helikopter kalau terjadi kondisi cuaca yang tidak menguntungkan seperti riam yang tidak dapat dilewati oleh kapal,” jelasnya.
Akmal Malik juga menegaskan belajar dari pengalaman Pemilu 2019 lalu, dengan banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal saat bertugas.
Untuk itu Pemprov Kaltim berinisiatif untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga ke tingkat kecamatan dan petugas pemungutan suara.
“Kami sudah menmetakan dengan baik terkait 10 kabupaten/kota, secara umum sudah dipetakan untuk daerah-daerah yang rawan,” tegasnya.
Sementara itu, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim seperti mengalokasikan anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa.
“Saya kira ini ikhtiar yang baik dan bisa menjadi role model bagi kita semua,” ungkap Rifqinizamy. (*)