Mahakata.com – Sri Wahyuni, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025.
Sri Wahyuni mengatakan penyerahan DIPA tahun anggaran 2025 di wilayah Kalimantan Timur, merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia kepada menteri, pimpinan lembaga dan para gubernur se-Indonesia.
“Penyerahan DIPA dan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025, sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025, APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusifitas, dan keberlanjutan dengan kehati-hatian,” kata Sri Wahyuni.
Pada tahun 2025, Provinsi Kaltim mendapat alokasi dana sebesar Rp56,88 triliun, yang terdiri dari Rp18,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp38,41 triliun untuk transfer ke daerah.
“Alokasi belanja pemerintah pusat ke Kalimantan Timur sebagian besar diperuntukkan melanjutkan pembangunan IKN, termasuk didalamnya pembangunan infrastruktur untuk legislatif dan yudikatif, hingga tahun 2028 sesuai arahan bapak presiden Republik Indonesia,” jelasnya.
Sedangkan kebijakan transfer ke daerah tahun 2025, diarahkan untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, guna mendukung pemerataan pembangunan.
“Langkah ini juga bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ditingkat lokal,” sebutnya.
Dalam kesempatan ini, Sri Wahyuni didampingi Kakanwil DJPb Kaltim menyerahkan bantuan keuangan Provinsi Kaltim tahun 2025, kepada kabupaten/kota di Kaltim.
Bantuan juga diberikan kepada lembaga vertikal yang ada di daerah.
Sri Wahyuni menegaskan seluruh pihak untuk menjadikan tahun 2025 sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan deerah demi terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera, maju dan berkeadilan.
“Saya mengajak seluruh instansi terkait, baik ditingkat pusat maupun daerah, untuk bekerja optimal dalam pelaksanaan program-program pembangunan,” tegasnya.
“Mari bersama-sama mengejar target-target pembangunan yang tekah ditetapkan, dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan memastikan setiap anggaran rupiah yang digunakan memberikan manfaat yang maksimal,” pungkasnya. (*)