Mahakata.com – Beberapa waktu lalu, Rudy Masud, Gubernur Kaltim, menggelar pertemuan bersama Muhammad Syaibani, Kepala Kabwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy Masud mengapresiasi kinerja Kanwil DJPb dalam tupoksinya penyalurkan APBN dan pertanggung jawaban penyaluran APBN di Kaltim, terlebih dana transfer daerah.
“Kaltim ini luar biasa Pak Kanwil. Kita transfer Rp700 triliun, tapi negara kirim kesini hanya Rp100 triliun,” kata Rudy Masud.
“Dana transfer sebesar Rp100 triliun itu pun tidak sepenuhnya turun ke pemerintah daerah, tetapi masuk ke kementerian dan lembaga di Kaltim,” lanjutnya.
Dirinya memaparkan dana transfer daerah dari Rp3.600 triliun, namun kembali ke daerah hanya Rp900 triliun. Sedangkan dana Rp2.500 triliun turunnya ke kementerian dan lembaga.
“Kita untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat saja sulit terpenuhi,” jelasnya.
Sejumlah kebutuhan dasar yang diupayakan dipenuhi seperti membangun infrastruktur (jalan) akses antar dan dalam daerah di kabupaten juga kota.
“Jalan-jalan di pelosok kabupaten banyak yang rusak, tidak bisa dilintasi. Tidak sedikit desa-desa terisolir, seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Paser dan Berau, Kutai Kartanegara juga Penajam Paser Utara, lokasi Ibu Kota Nusantara,” papatnya.
Termasuk memenuhi kecukupan elektrifikasi bagi masyarakat yang tersebar di 841 desa di Kaltim.
“Rasio elektrifikasi kita dihitung PLN hampir 99 persen. Kenyataanya ratusan desa kita gelap, belum teraliri listrik,” jelasnya.
Belum lagi masalah yang menyelimuti pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas.
“Rasio pendidikan anak-anak kita baru 12 persen yang pendidikan perguruan tinggi,” tegasnya.
Sementara itu, Muhammad Syaibani, Kepala Kanwil DJPb Kaltim, mengungkap dana transfer ke Kalimantan Timur pada 2024 mencapai Rp93,54 triliun, terbagi kementerian/lembaga Rp51,61 triliun dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) sebesar Rp42,24 triliun.
“Kalau tahun lalu hampir Rp100 triliun, tahun ini Kaltim turun Rp55,41 triliun,” ungkapnya.
Muhammad Syaibani melaporkan belanja negara di Kalimantan Timur, dipengaruhi pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan TKD (tranfer ke daerah) yang berfluktuasi seiring harga komoditas batu bara.
“Tahun 2020 sebesar Rp32,26 triliun, lanjut 2021 sekitar Rp30,30 triliun, pada 2022 naik Rp54,36 triliun dan 2023 mencapai Rp87,40 triliun,” pungkasnya. (*)