Mahakata.com – Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU) menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Dalam pertemuan itu, Komisi V DPR RI, menyetujui pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp29,57 triliun.
Dody Hanggodo menjelaskan angka ini merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Semula, pagu DIPA Kementerian PU sebesar Rp110,95 triliun, namun dikurangi Rp81,38 triliun.
“Efisiensi ini menyebabkan 10 perubahan pola kerja, termasuk pembatalan kegiatan fisik baru, pembatasan perjalanan dinas, pengurangan belanja ATK, serta peniadaan acara seremonial dan rapat/seminar luring,” kata Menteri Dody Hanggodo.
Menteri Dody melaporkan realisasi anggaran 2024 mencapai 93,5% atau Rp169,82 triliun dari total Rp181,62 triliun, dengan capaian fisik 95,48%.
Dari 2.946 paket kontraktual senilai Rp111,65 triliun, sebanyak 2.945 paket telah terkontrak. Infrastruktur yang siap diresmikan meliputi proyek ketahanan pangan, revitalisasi sekolah, proyek IKN, dan proyek strategis lainnya.
Sebelumnya, Menteri PU melaporkan pemangkasan anggaran ini turut berdampak pada diblokirnya alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dody menyebut blokir anggaran IKN ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Blokir dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada,” jelasnya.
Selanjutnya, Kementerian PU akan melapor ke Sri Mulyani, Menteri Keuangan guna membuka blokir anggaran pembangunan IKN.
“Setelah disetujui, ada surat khusus ke Kemenkeu, nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas,” tegasnya. (*)