Akhmed Reza Fachlevi Tegaskan DPRD Kaltim Bukan Jadi Penyebab Turunnya Anggaran BKT

Bagikan :

Mahakata.com – Beasiswa Kaltim Tuntas 2024 mengalami mengalami penurunan anggaran 40 persen dari alokasi tahun 2023.

Pada 2023 lalu, Beasiswa Kaltim Tuntas dialokasikan sebesar Rp504 miliar. Sementara pada 2024 ini, beasiswa dianggaran sebesar Rp200 miliar.

“Anggaran tahun ini 40 persen dari anggaran murni APBD tahun lalu yang mencapai Rp 504 miliar. Otomatis, penerima beasiswa juga berkurang,” kata Iman Hidayat, Badan Pelaksana Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT).

Sorotan datang ke DPRD Kaltim, selaku pemegang kebijakan penganggaran sehingga terjadi penurunan alokasi ke Beasiswa Kaltim Tuntas 2024.

Akhmed Reza Fachlevi, Anggota DPRD Kaltim, menanggapi pemberitaan terkait pengurangan dana beasiswa.

Pada periode lalu, Akhmed Reza Fachlevi, menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, menegaskan tuduhan mengenai pengurangan anggaran Beasiswa Kaltim, serta dugaan adanya permainan atau lebih mengutamakan pokok-pokok pikiran DPRD, tidak berdasar.

Reza menyebut, pihaknya selalu mendukung dan memprioritaskan program pro pendidikan serta memperhatikan kebutuhan sektor pendidikan.

“Penurunan anggaran beasiswa tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik yang selama ini disangkakan. Namun, disebabkan oleh fluktuasinya APBD Kaltim tahun anggaran 2024,” kata Akhmed Reza Fachlevi.

Dirinya mengakui sangat menyayangkan adanya saling lempar tanggung jawab terkait isu ini.

Bahkan ia menyebut, tidak ada niatan untuk mengurangi hak dan kepentingan di dunia pendidikan di Kaltim.

Jika ada pernyataan bahwa DPRD ikut cawe-cawe dalam pengurangan anggaran Beasiswa Kaltim, hal tersebut sama sekali tidak benar.

“Terkait pengurangan anggaran, secara detail proses mekanisme pengurangan tersebut tidak pernah disampaikan kepada kami. Pembahasan anggaran memang merupakan kesepakatan bersama, namun teknis pelaksanaan dan perubahan anggaran adalah kewenangan eksekutif,” jelasnya.

“Masalahnya, kami juga tidak mengetahui siapa yang berperan dalam pengurangan ini, apakah terjadi di level TAPD atau saat proses asistensi dan harmonisasi anggaran,” lanjutnya.

Dirinya menambahkan, DPRD terus mendorong agar anggaran ini diprioritaskan demi kepentingan pendidikan putra-putri Kaltim.

Selain itu, dirinya juga berharap masyarakat dan pihak-pihak lainnya tidak terpengaruh oleh informasi, opini, atau isu yang tidak akurat, terutama dalam momentum Pilkada seperti ini.

“Kami tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan pendidikan di Kaltim,” tegasnya.

Sebelumnya, Akademisi Unmul Purwadi Purwoharsojo menyebut, anggaran yang tidak lagi sama dibandingkan tahun lalu itu, perlu diklarifikasi oleh pemerintah, Pihak-pihak yang dinilainya harus klarifikasi pun disebut jelas.

“Pak Pj Gubernur Kaltim harus klarifikasi itu, Ibu Sekda, Bappeda, dan Komisi IV,” ungkapnya. (*)