Mahakata.com – Akmal Malik, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, mendorong Pertamina mengkaji ulang kebijakan pemberian jatah (kuota) bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan Akmal Malik menyoroti antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU.
“Saya juga meminta Pertamina jangan membuat kebijakan yang sama,” kata Akmal Malik, Rabu (29/11/2023).
Akmal Malik mengatakan dengan mengkaji ulang kuota ulang BBM, diharapkan mengatasi antrean BBM di SPBU-SPBU di Bumi Mulawarman.
Dirinya menyoroti one fix policy for all yang diberlakukan pihak Pertamina, dinilai kurang tepat.
“Kaltim tidak sama dengan Jawa, tidak sama dengan Sumatera,” jelasnya.
Bahkan Kaltim dengan sesama provinsi di Kalimantan pun tidak sama, apakah itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Utara.
“Maka harus ada kebijakan asimetris juga terkait distribusi minyak (BBM) di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Terhadap kondisi saat ini, bahkan sudah lama berlangsung, Akmal menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui instansi terkait terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengatasinya.
Terlebih lagi, ujarnya, kegiatan perekonomian masyarakat terus meningkat seiring pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Tidak kalah pentingnya, geliat pembangunan yang sangat pesat pasca ditetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga membutuhkan ketersediaan BBM cukup besar di Kaltim.
“Nah ini yang ingin kita bicarakan dengan pemangku kebijakan perminyakan itu, seperti SKK Migas dan Pertamina,” pungkasnya. (*)