Mahakata.com – Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, menegaskan Pemprov Kaltik bakal merutinkan koordinasi bersama kabupaten/kota.
Koordinasi dijadwalkan minimal sekali dalam tiga bulan, guna menyinkronkan program-program pusat yang menjadi kewenangan daerah.
“Paling tidak sekali tiga bulan kita akan rapat koordinasi untuk menyinkronkan program pusat yang menjadi kewenangan provinsi, disinkronkan lagi menjadi kewenangan kabupaten dan kota,” kata Akmal Malik.
Akmal Malik menyebut pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus sering-sering berkomunikasi dan bertemu untuk menyinkronkan agar intervensi bisa dilakukan lebih tepat sasaran.
“Mana yang menjadi intervensi provinsi dan mana yang harus menjadi intervensi kabupaten dan kota,” lanjutnya.
Pemprov Kaltim mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota se-Kaltim tahun 2022.
Pada evaluasi itu beberapa daerah nampak masih tertinggal dan berada dalam kategori merah atau waspada.
Untuk urusan pendidikan misalnya. Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di ujung perbatasan negara, capaian kinerja pada seluruh indikator kunci pendidikan masih lemah. Angkanya masih di bawah 50 persen, yakni 49,12 persen.
Kabupaten lain yang masih kurang maksimal dalam kinerja pendidikan adalah Penajam Paser Utara 51,47 persen dan Kutai Barat 58,47 persen.
Untuk urusan kesehatan, kinerja kurang maksimal ada di Kabupaten Paser dengan 69,42 persen, disusul Kabupaten Mahakam Ulu 75,10 persen dan Kota Bontang 77,08 persen.
Selanjutnya, untuk urusan pekerjaan umum, catatan merah masih terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu 10,09 persen, Kutai Timur 28,93 persen dan Paser 36,61 persen.
“Untuk daerah-daerah dengan kategori merah, kita akan secara tertulis mengingatkan. Kita juga akan berikan perhatian lebih dalam bentuk program dan anggaran,” tegasnya.
“Tapi kabupaten dan kota juga harus mengalokasikan hal yang sama. Jadi kita harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini,” pungkasnya. (*)