Mahakata.com – Andi Harun, Wali Kota Samarinda, melakukan rasionalisasi anggaran di delapan organisasi perangkat daerah (OPD).
Rasionalisasi ini dilakukan Andi Harun, lantaran pengajuan anggaran dari OPD-OPD ini di APBD Perubahan dirasa terlalu besar.
Andi Harun mengatakan, dirinya tidak ingin ada anggaran yang terbuang sia-sia karena tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang tersisa hingga akhir tahun.
“APBD Perubahan hanya berlaku satu setengah sampai 3 bulan. Kalau anggarannya besar tapi pekerjaannya tidak selesai, itu kan rugi,” kata Andi Harun.
Untuk itu, pihaknya bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) meminta penjelasan dari delapan OPD terkait usulan anggaran dan program kegiatan yang akan dilaksanakan.
“Saya ingin tahu apa alasan mereka menambah anggaran dan apa saja programnya. Apakah sesuai dengan prioritas dan urgensi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar delapan OPD tersebut memperhatikan aspek waktu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Ia tidak mau ada pekerjaan yang mangkrak atau terbengkalai karena keterbatasan waktu.
“Jangan sampai ada pekerjaan yang tidak selesai dan dana yang tidak terserap. Itu kan merugikan rakyat,” tegasnya.
Andi Harun menambahkan, sebelum mengajukan usulan anggaran, delapan OPD tersebut harus berkoordinasi dengan pimpinan di instansi masing-masing.
Ia berharap agar ada sinergi dan komunikasi yang baik antara OPD dan TAPD dalam mengelola anggaran.
Sementara itu, Kepala Bapenda Samarinda Hermanus Barus yang juga anggota TAPD menjelaskan, rasionalisasi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor.
Selain waktu pelaksanaan, juga dilihat realisasi anggaran tahun 2022 dan realisasi anggaran murni tahun 2023 hingga bulan Agustus.
“Kita juga harus melihat ketersediaan dana yang ada saat ini. Kita tidak bisa menghabiskan dana tanpa pertimbangan,” ungkapnya.
Hermanus Barus berharap, usulan anggaran dari delapan OPD tersebut bisa selesai hari ini. Sehingga, pada Jumat mendatang, TAPD bisa membahasnya kembali dengan tim panitia anggaran DPRD Samarinda.
Delapan OPD yang dimaksud adalah Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Disdikbud, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Samarinda. (*)