Mahakata.com – Pemprov Kaltim memulai pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2025.
Rahmad Hidayat, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kaltim, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga lintas sektor di bidang lingkungan hidup dan kesehatan.
“Sanitasi bukan urusan satu pihak saja. Kita butuh sinergi semua pihak agar program-program perbaikan sanitasi bisa benar-benar direalisasikan di lapangan,” ungkap Rahmad Hidayat.
Sementara itu, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas PUPR Kaltim, melaporkan selama tiga tahun terakhir, capaian sanitasi di Kaltim meningkat dari 74 persen menjadi 84 persen. Meski naik signifikan, angka ini masih jauh dari target nasional 100 persen akses sanitasi layak dan aman.
“Masih ada 16 persen masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak. Yang mengejutkan, tidak semuanya berasal dari kelompok miskin. Ini menunjukkan bahwa masalah sanitasi juga berkaitan dengan kesadaran,” kata Aji Firnanda.
Dirinya menekankan, pembangunan sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga edukasi. “Cara paling murah membangun sanitasi adalah dengan menumbuhkan kesadaran,” lanjutnya.
Aji Firnanda juga menyoroti masih banyak kepala daerah yang belum memprioritaskan sanitasi. Padahal, buruknya sanitasi berkontribusi besar terhadap kemiskinan dan stunting.
“Sanitasi bukan proyek seperti jalan atau gedung, tapi sangat penting untuk kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar disiapkan melalui bantuan keuangan (bankeu) untuk mendukung kabupaten/kota pembangunan sanitasi.
Targetnya, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, seluruh wilayah Kaltim sudah memiliki akses sanitasi layak 100 persen.
“Ujung tombaknya ada di kabupaten/kota. Kita bantu dari provinsi, tapi realisasi harus muncul dari daerah. Ini bukan pekerjaan instan, tapi mari kita jalankan pelan-pelan, konsisten, dan penuh kesadaran,” tegasnya. (*)