Mahakata.com – Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap dua periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) usai mengikuti rapat terbatas Ibu Kota Negara di Istana Presiden, Jakarta.
“Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan ke Otorita IKN untuk menyelesaikan sejumlah proyek,” ungkap Basuki.
Basuki memaparkan pada tahap kedua pembangunan IKN yaitu pada tahun 2028, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik.
Dirinya diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya.
Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025-2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun.
“Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) dua,” jelasnya.
Selain itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai.
“Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” sambungnya.
Dirinya mengungkapkan Otorita IKN memilki program yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun yang sedang berproses.
“Sudah kami proses sampai dengan feasibility study yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi,” paparnya.
Selanjutnya, untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Lebih lanjut, terdapat 1 proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Kemudian, Basuki juga melaporkan untuk groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan. “Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp6,49 triliun,” sebutnya.
Basuki menegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN, agar berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan. (*)