Mahakata.com – Kantor BPJS Kesehatan Samarinda melaporkan pada 2024 lalu, target cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Tepian telah mencapai target.
Citra Jaya, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesejatan Samarinda, memaparkan pada 2025 ini, pihaknya memfokuskan kinerja untuk meningkatkan keaktifan peserta, khususnya peserta mandiri yang belum aktif.
“Saat ini sekitar 19 persen dari total peserta BPJS Kesehatan di Samarinda statusnya belum aktif. Mayoritas peserta mandiri yang terlambat membayar iuran, dengan berbagai alasan,” kata Citra Jaya.
“Kami akan fokus memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama peserta mandiri, tentang pentingnya menjaga status keaktifan. Ini akan menjadi prioritas di tahun 2025,” sambungnya.
Selain itu, Citra juga menyoroti tantangan dalam implementasi peraturan presiden (perpres) tahun 2019 yang menambah komponen gaji untuk pemotongan iuran BPJS Kesehatan.
“Pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19 melanda, hampir seluruh anggaran pemerintah difokuskan untuk penanganan Covid-19. Akibatnya, implementasi perpres tersebut tertunda,” jelasnya.
Akibat penundaan ini, Pemkot Samarinda kini memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp28 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kekurangan ini tersebar sejak 2020. Namun, Pemkot sudah berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran tersebut,” tegasnya.
“Kami memahami kondisi saat itu, namun tagihan yang sudah terbentuk tetap harus dilunasi. Proses pembahasannya saat ini sedang berjalan,” pungkasnya. (*)