Mahakata.com – Pemprov Kaltim mewacanakan gandeng PT Panen Lestari Mahkota Nusantara (Parimanta) terkait penerapan Kartu BBM bersubsidi Bumi Etam.
Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, mengatakan perusahaan PT Parimanta menawarkan kerja sama penerbitan kartu untuk mengontrol BBM bersubsidi, yang sudah dilaksanakan di beberapa provinsi di tanah air. Salah satunya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Salah satu hal yang menarik, melalui kartu ini, kita bisa men-trigger kendaraan-kendaraan yang selama ini tidak terdeteksi itu pasti akan muncul, karena nanti pembayarannya itu berdasarkan mereka yang bayar pajak kendaraanya,” kata Akmal Malik.
Dengan kartu khusus ini, warga pembayar pajak akan mendapatkan subsidi BBM. Nantinya dapat men-trigger warga untuk membayar pajak kendaraan untuk membuat masyarakat lebih taat pajak.
“Bagi kita ini sangat menguntungkan karena kita lagi menerapkan intensifikasi pajak, dan kita sudah menurunkan harga pajak kendaraan bermotor,” jelasnya.
“Dengan adanya kartu ini tentu akan lebih mendorong warga semakin taat pajak, karena semua kendaraan butuh BBM bersubsidi, artinya mereka punya kepastian untuk pengisian BBM bersubsidi, dan ini tidak bisa dimanipulasi karena dia menggunakan kartu ATM,” lanjutnya.
Keuntungan kedua, dengan penerapan kartu energi bersubsidi, juga terhubung dengan Bankaltimtara, karena untuk transaksinya menggunakan Bankaltimtara.
“Kita ingin transaksinya menggunakan Bankaltimtara dan tentu ini menguntungkan BUMD kita. Insyaallah minggu depan itu perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov Kaltim dengan jajaran PT Parimanta,” sebutnya.
Namun sebelum dilaksanakan PKS, Akmal Malik meminta OPD terkait untuk segera melakukan rapat-rapat dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi keuntungan yang didapat begitu juga risiko nantinya.
Sementara itu, Pimpinan PT Parimanta, Siddharta Siddhi, memaparkan rencana penggunaan kartu yang bertujuan mempermudah proses pengisian BBM di SPBU dan mengurangi antrian panjang.
Siddharta Siddhi mengharapkan kartu BBM bersubsidi ini juga bisa diadopsi Kaltim.
“Karena melalui kerja sama ini dapat meningkatkan efisiensi penyaluran BBM bersubsidi dan meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya. (*)