Mahakata.com – Unsur pimpinan DPRD Samarinda, masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik dengan dilakukannya pengangkatan dan pengambilan sumpah.
Helmi Abdullah, dari Fraksi Gerindra resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Samarinda. Sementara Rusdi, Ahmad Vananzda, dan Celni Pita Sari, resmi dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Samarinda.
Rusmadi, Plt Wali Kota Samarinda, menyampaikan dengan pelantikan ini diharapkan DPRD dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dalam hal legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Menurutnya, komunikasi dan sinergitas antara legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk memastikan pembangunan daerah berjalan baik.
“Hari ini merupakan awal yang baik bagi DPRD untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif, khususnya dalam legislasi, budgeting, dan pengawasan. Sinergitas yang terbangun antara DPRD dan pemerintah selama ini akan terus kita perkuat untuk memajukan Samarinda,” kata Rusmadi.
Dirinya menambahkan, Pemkot Samarinda selalu terbuka dalam melaksanakan program, terutama dalam misi membuka ruang partisipasi masyarakat, termasuk legislatif.
Sementara itu, Helmi Abdullah, Ketua DPRD Samarinda, menekankan sebagai anggota dewan mereka dituntut untuk mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
“Dalam menjalankan tugas ini, kita harus bekerja lebih giat dan penuh dedikasi. Tugas kami sebagai jembatan aspirasi masyarakat bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan kebersamaan, kita bisa menyelesaikannya,” ungkap Helmi Abdullah.
Helmi menegaskan pentingnya membangun Kota Samarinda sebagai kota peradaban yang berlandaskan agama, budaya, dan moral.
Menurutnya, setiap program pembangunan daerah harus dilakukan dengan keterbukaan, kerjasama, dan kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam proses pembangunan.
“Kami mengajak seluruh elemen, baik anggota dewan, pemerintah, maupun masyarakat, untuk bersama-sama membangun Samarinda. Setiap program pembangunan harus dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan,” tegasnya.
Helmi menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Hubungan antara legislatif dan eksekutif harus tetap harmonis. Walaupun perbedaan pandangan sering terjadi, itu adalah hal wajar dalam demokrasi, dan harus diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai tujuan bersama demi pembangunan Samarinda,” pungkasnya. (*)