Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda, Bahas Kelanjutan Pembangunan IKN

Bagikan :

Mahakata.com – Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, memimpin sidang kabinet paripurna untuk pertama kalinya si Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam Sidang Kabinet Indonesia Maju ini, membahas tentang topik Nusantara Baru, Indonesia Maju.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan agenda pertama sidang kabinet ini membahas pembangunan IKN.

“IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua negara memiliki kesempatan dan memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol,” kata Presiden Jokowi.

Dirinya menerangkan IKN dibangun dengan konsep forest city (kota hutan), kota yang penuh dengan kehijauan, bukan kota beton atau kota kaca. Sehingga, udaranya sangat bersih dengan air quality index yang sangat baik.

“Juga smart city, kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya, dan juga livable city, kota yang nyaman ditinggali,” jelasnya.

“Kita merasakan pagi tadi betapa sangat sejuk, dingin, dan segar pada pagi hari ini, karena air quality index-nya memang sangat rendah sekali, yaitu di angka 6, padahal maksimalnya di angka 50. Dan hampir banyak kota sekarang ini sudah di atas 50,” sambungnya.

Presiden menerangkan kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN bukan sekadar pindah fisik, tetapi juga pindah pola pikir, mindset, pola kerja, dan mobilitas.

“Karena mobilitas di Ibu Kota Nusantara ini semuanya memakai kendaraan listrik dan juga energinya memakai energi hijau. Bangunannya pun juga disini semuanya diarahkan ke green building, dan aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan yang naik sepeda,” sebutnya.

Kemudian, ekonomi yang akan dikembangkan di IKN juga ekonomi hijau dan ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan ke depan.

Terkait alasan kepindahan ibu kota negara, berikutnya, menurut Presiden, adalah untuk pemerataan ekonomi dan populasi penduduk Indonesia. Sebab saat ini 58 persen GDP ekonomi Indonesia ada di pulau Jawa.

“Kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali, 56 persen populasi itu ada di pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota negara,” tegasnya.

Lebih jauh, Presiden menyampaikan agenda kedua yang dibahas dalam Sidang Kabinet kali ini adalah mengenai Purchasing Manager Index (PMI). Menurutnya, setelah ekspansif selama 34 bulan berturut-turut, pada bulan Juli, PMI Indonesia masuk ke level kontraksi.

“Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati karena beberapa negara di Asia, PMI-nya juga berada di angka di bawah 50, yaitu Jepang 49,2, Indonesia 49,3, RRT 49,8, Malaysia 49,7. Dan komponen yang mengalami penurunan paling banyak itu di sektor produksi, yaitu minus 2,6, kemudian pesanan baru atau order baru minus 1,7, dan employment minus 1,4,” pungkasnya. (*)