Mahakata.com – Pemkot dan DPRD Samarinda terus berupaya mencegah kasus pungli penjualan buku paset di sekolah-sekolah Kota Tepian.
Sebelumnya Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, mengatakan isu pungli penjualan buku paket sekolah ini diduga dikarenakan lantaran keterlambatan dalam pengadaan buku dari pusat serta batasan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian buku paket menjadi hambatan utama.
“Dana BOS yang dibatasi maksimal 15 persen untuk pembelian buku tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan buku paket yang disediakan oleh Kementerian,” kata Sri Puji Astuti.
Untuk itu, dirinya mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini, termasuk kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak swasta melalui nota kesepahaman (MOU), serta peningkatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Dana BOSDA yang saat ini sebesar 240.000 per anak per tahun untuk SD dan 480.000 per anak per tahun untuk SMP dapat ditingkatkan menjadi 1 juta atau 500 ribu per anak per tahun,” jelasnya.
Dirinya menyarankan agar pemerintah kota menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan orang tua melalui komite sekolah.
“Dengan kesepakatan yang baik antara sekolah dan orang tua, diharapkan kebutuhan literasi anak-anak dapat terpenuhi,” tegasnya.
“Kami berharap semua pihak dapat berkolaborasi untuk memastikan anak-anak kita tidak tertinggal dalam hal literasi,” pungkasnya. (*)