Mahakata.com – Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR RI, menyebut dirinya terus melakukan komunikasi ke Pj Gubernur Kaltim.
Dirinya secara khusus meminta Pemprov Kaltim turut serta menyelesaikan pembebasan lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Lebih cepat lebih baik. Saya telepon terus dengan Pak Pj Gubernur Kaltim,” kata Basuki Hadimuljono.
Diketahui, Pemprov Kaltim segera menggelar sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) Plus, guna membahas skema ganti rugi yang ditawarkan bagi masyarakat terdampak di IKN berupa ganti rugi tanam tumbuh dan relokasi rumah.
“PSDK sudah tinggal menunggu sosialisasi dari Pj Gubernur Kaltim. Jadi sudah PSDK Plus,” jelasnya.
Basuki menjelaskan, rincian mengenai ganti rugi sendiri akan tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim. Seluruh anggaran ganti rugi berasal dari Kementerian PUPR.
Plt Kepala Otorita IKN ini menegaskan Kementerian PUPR akan membangun total 91 hunian untyk 91 kartu keluarga yang terdata terdampak IKN. Jenis bangunannya bisa berupa rusun atau landed house alias rumah tapak.
Dengan sosialisasi PSDK plus yang terlaksana pada akhir bulan ini, Basuki berharap persoalan 2.086 hektare lahan bisa selesai pada Juli 2024. (*)