Mahakata.com – Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim pada tahun 2023 berhasil menangani 13 kasus konflik lahan perkebunan di seluruh kabupaten/kota.
Kepala Disbun Kaltim, Ahmad Muzakkir, mengungkapkan bahwa penanganan cepat dilakukan demi menjaga iklim investasi sektor perkebunan di wilayah tersebut.
“Data terbaru menunjukkan pada bulan Februari 2024 ada potensi konflik yang muncul sebanyak 20 kasus,” kata Muzakkir.
Meskipun terjadi penurunan kasus konflik dari tahun 2023 sebanyak 48 kasus menjadi 20 kasus, dirinya berharap angka tersebut tidak akan bertambah hingga akhir tahun.
Namun, data terbaru menunjukkan pada bulan Februari 2024 ada potensi konflik yang muncul sebanyak 20 kasus.
Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, dari 48 kasus menjadi 20 kasus, Muzakkir berharap angka tersebut tidak akan bertambah hingga akhir tahun.
“Evaluasi penanganan konflik tahun 2024 akan memprioritaskan sebanyak 9 kasus,” tegasnya.
Konflik perkebunan lebih dominan terkait dengan masalah lahan dan implementasi kewajiban perusahaan yang belum maksimal.
Muzakkir menegaskan pentingnya memilih pola penyelesaian konflik secara hukum, namun lebih diutamakan adanya kesepakatan melalui musyawarah mufakat antara masyarakat dengan perusahaan.
“Disbun Kaltim dan dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten berkomitmen untuk mengedepankan mediasi dalam menyelesaikan konflik perkebunan di Kaltim,” pungkasnya. (*)